 |
| Tercatat 21 Jam yang lalu |
Ketika saya buka link maka muncul pemberitahuan "Maaf, halaman yang anda cari tidak ditemukan", Link lengkapnya: http://www.beritasatu.com/nasional/192385-1000-buruh-pt-kiani-kertas-tuntut-perusahaan-bayar-tunggakan-gaji.html
 |
| Link Gagal diakses padahal masih 21 Jam yang lalu di-Publish |
Lalu kami coba telusuri versi mobilenya dari link diatas, ternyata yang tampil kosong dengan Tanggal publikasi berita yang double yaitu tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 01 Januari 1970, seperti ada pengaburan dari tanggal publikasi berita tersebut. Teknik ini seperti teknik deface yang mengubah isi berita dengan konten yang lain.
 |
| Tertulis Rabu, 25 Juni 2014 namun diisi berita terisi Kamis, 01 Januari 1970 |
Selanjutnya kami coba melihat kolom komentar, ternyata komentar terakhir yang sempat ditulis ternyata 3 jam yang lalu ketika kami buat screenshoot, berarti proses perubahan dilakukan kurang lebih tiga jam yang lalu dari kami buat screenshoot via HP. Jadi ada waktu yang cukup cepat untuk menghapus atau menghilangkan isi berita dari link tersebut diatas.
 |
| Tercatat komentator terakhir oleh Milan Fc yaitu 3 jam yang lalu |
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/06/25/prabowo-dan-kebocoran-di-ptkiani-kertas-669134.html
http://www.kaskus.co.id/thread/53a9add69e7404802e8b45f6/1000-buruh-pt-kiani-kertas-tuntut-perusahaan-bayar-tunggakan-gaji/1
dan ada berita yang serupa
http://radiogwp.com/pt-kiani-keluarkan-dana-26-miliar-untuk-bayar-tunggakan-gaji-karyawan/
Kami menduga ada penghilangan Link berita di Portal BeritaSatu.com, apakah ini resmi dari pihak BeritaSatu.com atau ada upaya Hacking / Deface seperti yang kami duga dari link berita tersebut. Berikut kurang lebih isi berita yang hilang yang ada kemiripan kata kunci yang diambil dari Kaskus tanggal 25 Juni 2014.
1.000 Buruh PT Kiani Kertas Tuntut Perusahaan Bayar Tunggakan Gaji
Jakarta - Lebih dari 1.000 buruh perusahaan PT. Kiani Kertas di Berau, Kalimantan Timur dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Berau untuk meminta aparat pemerintahan menindak perusahaan yang dimiliki calon presiden Prabowo Subianto itu untuk membayar utang gaji lima bulan yang belum dibayarkan.
Ketua DPC SBSI Kabupaten Berau, Suyadi, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa dibatalkan karena pihak perusahaan kembali akan melakukan pembayaran gaji.
"Kita batalkan dulu aksi karena perusahaan janji gaji akan dibayar sebagian. Memang berulang kali seperti itu, ketika kita aksi, maka akan dibayar sebulan," kata Suyadi saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (24/6).
Ditunggaknya pembayaran gaji karyawan itu sudah dimulai sejak Agustus tahun lalu. Pembayarannya seret sehingga kini perusahaan bubur kertas terbesar di Asia itu sudah menunggak lima bulan gaji ke karyawan. Rata-rata gaji karyawan Rp 5 juta perbulan, sebagai rasio gaji terendah.
Tadinya, para buruh hendak melakukan aksi untuk menyampaikan desakan ke Pemkab agar memanggil pemilik perusahaan untuk membayar upah buruh. Sebab, kata Suyadi, sampai hari ini buruh tak pernah bertemu pemilik, yang selalu diwakili manajemen perusahaan.
"Dan kepada kami disampaikan selama ini bahwa ini karena kondisi keuangan perusahaan yang dipicu perusahaan tak ada kegiatan. Memang per bulan Agustus tahun lalu sudah tak ada kegiatan pabrik," jelas Suyadi. Dan memang, kata Suyadi, masalah itu dipicu keputusan pemilik dan manajemen yang mengkondisikan perusahaan tak dioperasikan. Para karyawan mengetahui jelas bahwa mesin-mesin masih normal dan ribuan hektar kayu gamalina dan akasia untuk bahan kertas sudah siap namun tak dipanen.
Karena itu juga, kata Suyadi, sebenarnya bukan hanya karyawan yang dirugikan oleh keputusan sepihak pemilik dan manajemen perusahaan menghentikan operasi. Namun juga ribuan warga yang sudah terlanjur menanami lahannya dengan kedua pohon itu.
Sejak dahulu, jelas Suyadi, warga diarahkan menanami lahannya dengan kedua jenis pohon itu dengan harapan dipasok ke PT. Kiani Kertas. Saat masih belum dikelola Prabowo sebagai pemilik, perusahaan itu secara luar biasa bermanfaat bagi rakyat dan berhasil meningkatkan taraf ekonomi di Berau.
"Setelah dipegang pemilik sekarang, justru jadi krisis. Sering macet dan sering perusahaan tak jalan," imbuhnya.
Buruh dan warga sebenarnya tak diam melihat situasi itu. Kata Suyadi, pihaknya sempat mengajukan proses pailit ke kantor kejaksaan setempat agar perusahaan bisa dioperasikan pemilih baru.
"Tapi dia (pihak Prabowo) tak mau mempailitkan karena perusahaannya memang sebenarnya tak merugi. Informasi yang kami terima, perusahaan banyak utang sebesar Rp 7 triliun. Setelah diaudit, nilai usaha itu Rp 3,5 triliun," bebernya.
"Ada beberapa investor mau beli, tapi perusahaan tak berkenan. Ada yang mau beli Rp 5 triliun, tapi kan masih kurang untuk membayari utang. Mungkin itu alasan masih dipertahankan."
Terlepas dari itu, Suyadi menekankan kondisi berlarut-larut dan tak jelas itu merugikan ribuan karyawan beserta keluarga mereka yang nasibnya digantung. Di luar itu, ribuan masyarakat sekitar yang terlanjur menanami lahannya dengan pohon akasia dan gamalina juga rugi besar.
"Karena kayu itu cuma bisa dijual ke Kiani Kertas. Tak bisa dibuat untuk yang lain," imbuhnya.
Dari kompasiana pada 25 Juni 2014. Kami pun ingin tahu ke-valid-an informasi ini dari pihak BeritaSatu.com.
Prabowo dan ‘Kebocoran’ di PT.Kiani Kertas?
Kembali, lebih dari 1000 orang karyawan PT. Kiani Kertas (Kertas Nusantara) dijadwalkan akan demo di depan kantor pemkab Berau Kalimantan Timur karena tunggakan gaji yang tidak diterima karyawan selama lebih dari 5 bulan. Pembayaran ini sudah ditunggak sejak bulan Agustus tahun lalu, karena kondisi keuangan perusahaan kertas terbesar di Asia tersebut dalam kondisi kritis.
Ada apa dengan PT. Kiani Kertas? Bukankah dulu perusahaan ini berkibar dan sangat menguntungkan? Mengapa kini dalam kondisi terengah-engah? Salah kelola seperti apa? Apa ada yang bocor?
Menurut Suyadi, Ketua DPC SBSI Berau Kaltim, sebelum diambil alih oleh Prabowo, kondisi PT. Kiani sangat sehat. Pabrik berjalan dengan baik, karyawan sejahtera, penduduk sekitar yang memiliki pohon diuntungkan juga dengan menyuplai ke PT. Kiani Kertas. Sebelum diambil alih oleh Prabowo, perusahaan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan berhasil meningkatkan taraf perekonomian di Berau.
Tetapi sekarang, walupun mesin-mesin masih baik, suplai kayu sudah ada (dari masyarakat sekitar yang menanam pohon kayu di HTI), tetapi mengapa justru produksi dihentikan?
Pengambil Alihan PT. Kiani Kertas dari Bob Hassan ke Prabowo.
Dulu perusahaan ini merupakan perusahaan milik Bob Hassan. Perusahaan ini diambil alih oleh BPPN terkait penyelesaian hutang Bank Umum Nasional milik Bob Hassan senilai Rp 8,9 Trilyun. Berarti dalam hitungannya ketika itu tentu nilai PT. Kiani Kertas senilai Rp 8,9 Trilyun.
Tahun 2002, BPPN menawarkan kepada perusahaan milik Prabowo Subianto, PT. Voyala, yang kemudian membeli semua saham PT. Kiani senilai Rp 7,1 Trilyun. Dari nilai tersebut, US$ 230 juta (sekitar Rp 2,3 Trilyun) merupakan kredit dari Bank Mandiri. Tetapi kemudian PT. Kiani terjerat dalam kredit macet tidak mampu membayar hutangnya ke Bank Mandiri.
Pada tahun 2005, Prabowo dipanggil oleh Kejagung sebagai saksi penyaluran kredit dari Bank Mandiri ke PT. Kiani Kertas, karena ada temuan dari Kejagung dan BPK terdapat perbuatan melawan hukum dalam penyaluran kredit Rp 1,89 Trilyun yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Tetapi tahun 2011, kasus ini di SP3kan oleh Kejagung.
Penyelamat Prabowo dalam masalah kredit macet PT. Kiani Kertas adalah Hasyim Joyohadikusumo, yang pada tahun 2007 menyetorkan uang ke Bank Mandiri senilai US$ 50 juta, sehingga PT. Kiani bisa melakukan restrukturisasi hutang.
Pada tahun 2011, PT. Kiani digugat pailit ke PN Jakpus karena tidak mampu membayar hutang dengan no register perkara 31/Pailit/2011/PN Niaga Jakpus.
PT.Kiani lolos dari gugatan pailit setelah 89% atau 120 kreditur dari 143 setuju memberikan perpanjangan masa pembayaran hutang. Keputusan ini diambil dari rapat pemungutan suara yang diadakan untuk memutuskan atau menolak proposal perpanjangan hutang oleh perusahaan milik Prabowo tersebut. Perpanjangan masa pembayaran terhitung mulai 2013, selama 15 tahun untuk kreditur separatis dan 20 tahun untuk kreditur konkuren.
Data kurator kepailitan menunjukkan bahwa hutang perusahaan terdiri dari:
1. Rp 7,94 Trilyun kepada kreditur separatis (kreditur utama atau pemegang jaminan kebendaan atau asset, prioritas mendapatkan pembayaran penjualatan kepailitan).
2. Rp 5,6 Trilyun kepada kreditur konkuren yang diakui.
3. Rp 734 milyar kepada kreditur konkuren yang diakui sementara.
Yang mengherankan, ternyata Prabowo meminjam kepada asing. Jadi kreditur separatis senilai Rp 7,94 Trilyun itu adalah JP Morgan Europe Ltd, Credit Suisse International, Boshendal Investment Ltd, Langass Offshore Inc. Lah, ini sami mawon donk, dimana letak nasionalismenya?
Tidak semua kreditur menyetujui proposal perpanjangan hutang tersebut. Salah satunya adalah Allied Ever Investmen Ltd, yang menyatakan bahwa proposal dibuat sederhana. Padahal hutang yang dibuat oleh PT. Kiani Kertas ini dulu Rp 14,3 Trilyun. Kuasa hukumnya menyatakan: ‘Banyak hal yang seharusnya diperiksa dan dipelajari. Apalagi laporan keuangan mereka juga tidak diaudit. Yang diaudit baru disampaikan kemarin.’
Dana yang dipinjam memang sangat besar sekali. Nilainya trilyunan rupiah. Jika perusahaan tetap sekarat, cashflow perusahaan untuk bergerak tidak ada, bukankah penzaliman namanya terhadap karyawan yang ada beserta masyarakat sekitar yang menumpukan hidupnya dengan keberadaan perusahaan ini? Kemana larinya hasil produksi dulu yang sempat sangat baik?
Dan kini, perusahaan itu masih berdarah-darah. Apakah Prabowo tidak berminat menutup kebocoran disini dengan serius pembenahan manajemen di PT. Kiani Kertas alias Kertas Nusantara ini?Ya sudah gitu aja. Salam Kompasiana!
0 Komentar:
Post a Comment