Jokowi Ingin Utamakan Pendidikan Akhlaq

Joko Widodo alias Jokowi menyatakan bahwa pembangunan manusia mutlak dilakukan. Menurutnya, revolusi mental yang diusungnya juga akan dilakukan di dunia pendidikan.

"Kita mau ke depan agar pendidikan mendahulukan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, budi pekerti, sopan santun," ujarnya saat menghadiri deklarasi dan pengukuhan Jaringan Pelajar Nahdliyin (JPN) pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (28/5) malam.

Jokowi menambahkan, negara-negara yang maju bisa meloncat karena mementingkan pembangunan manusia, bukan pembangunan fisiknya. Ia mencontohkan Jepang yang pernah jatuh kemudian melakukan restorasi. "Yang dicari guru dulu, dosen dulu, karena dengan itu mereka akan bangun pendidikan," katanya.

Begitu juga dengan Jerman dan Korea Selatan yang justru menjadi lebih maju setelah jatuh karena selalu menomorsatukan pendidikan untuk pembangunan manusia.  "Jadi keliru kalau pembangunan manusia di nomor duakan. Kita ini selalu bicara infrastruktur, ekonomi tumbuh tapi, lupa pembangunan manusia. Lupa kita," katanya.

Jokowi juga mengkritisi pendidikan untuk anak-anak sekolah dasar (SD) yang lebih mengutamakan mata pelajaran hingga kebanyakan buku ajar. Sampai-sampai, katanya, murid SD harus membawa tas berat karena kebanyakan buku

“Semestinya pendidikan dasar harus menentukan akhlak, karakter dan moral ke depan. Ini yang harus dibalik nantinya," katanya.

Kemudian, kata dia, ketika SMP dinaikkan lagi porsinya 60 persen pendidikan karakter, akhlak, budi pekerja, sedangkan 40 persennya pengetahuan.

"Baru kalau SMA - SMK 20 persen, 80 persennya pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan, keterampilan kuat dengan pondasi dasar akhlak, mental, budi pekerti baik, enak jadinya," katanya.(boy/jpnn)

Sumber : 

http://www.jpnn.com/read/2014/05/29/237200/Datangi-Pelajar-Nahdliyin,-Jokowi-Ingin-Utamakan-Pendidikan-Akhlak-

Read More

Emil -Walikota Bandung- "Menghapus Kecurangan Masa Lalu"

WALI Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, terobosan baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPBD) sebagai upaya mengurangi peluang atau potensi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa lalu.

Salah satunya memberikan insentif nilai bagi siswa yang mendaftar di sekolah yang dekat dengan rumah mereka atau berdasarkan rayonisasi.

"Masalah angka sudah dikomunikasikan dengan komunitas pendidikan juga, jadi kalau ada protes pasti banyak. Tujuan memberikan insentif agar orang lebih memilih sekolah dekat dengan rumahnya," ujar Ridwan di Balai Kota, Jln. Wastukancana, Senin (16/6).

Diakuinya, muncul pro dan kontra terkait insentif berupa poin dengan besaran 10 persen dari nilai ujian. Namun siswa yang mendaftar ke sekolah dekat rumah ini tidak akan 100 persen memenuhi sekolah-sekolah tersebut. Sebab motivasi berupa insentif nilai ini diberikan bagi mereka yang nilainya pas-pasan.

"Secara kenyataan tidak sematematika itu, enggak 100 persen orang yang dekat rumah akan menghabiskan jatah untuk siswa yang sekolahnya jauh dari rumah mereka. Kalau yang punya nilai (UN, red) bagus, bisa sekolah di mana saja. Kalau nilainya baik dan berprestasi, enggak ada halangan mau sekolah di ujung Bandung sekali pun. Yang jadi masalah itu yang nilainya pas-pasan, mereka dimotivasi agar sekolahnya dekat rumah," jelasnya.

Insentif diberikan pada siswa yang memilih sekolah dekat rumahnya untuk pilihan kedua. Poin 10 persen pun sudah dirundingkan dengan berbagai kalangan, termasuk pelaku pendidikan.

"Rayonisasi tidak adil? Enggak juga. Kalau nilainya bagus enggak ada halangan mau sekolah di mana juga. Tapi untuk pilihan kedua dengan zona dekat rumah diberi insentif tadi," tandasnya.

Persoalan terkait PPDB, termasuk insentif nilai akan terus disosialisasikan. Sebab pertanyaan-pertanyaan serupa dan kegalauan terus muncul. Namun pihaknya akan berupaya mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam PPBD. "Terkadang untuk sehat itu, kita perlu obat pahit," ujarnya.

Pilihan Dua

Kepala Disdik Kota Bandung, Elih Sudiapermana kembali menegaskan, insentif nilai berupa poin 10 persen diberikan pada siswa yang memilih sekolah dekat rumahnya untuk pilihan kedua. Sementara untuk pilihan pertama para siswa diberi kebebasan memilih sekolah mana pun.

"Pilihan satu bebas. Sejak awal, adil itu 'kan kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk pilihan satu. Untuk pilihan dua, harapannya warga negara mau memahami juga kebijakan pemkot yang ingin mengembangkan kota yang tidak crowded lalu lintasnya, sehingga meminta untuk pilihan kedua, pendaftaran sekolahnya berbasis wilayah," tandas Elih saat ditemui di Balai Kota, kemarin.

Untuk mendorong pilihan kedua berbasis wilayah inilah, kata Elih, pihaknya memberikan insentif berupa 10 persen dari nilai UN. Sementara untuk pilihan pertama tidak akan dibatasi ruang. Insentif hanya bagi mereka yang memilih sekolah berbasis wilayah untuk pilihan kedua. Insentif pun tidak akan mengurangi kuota bagi warga miskin sebesar 20 persen, jalur prestasi 5 persen, dan jalur luar kota Bandung 10%.

"Suasana psikologis warga 'kan sekarang meningkat. Hitung-hitungan yang terjadi hanya ketakutan, karena apakah benar semua orang misalnya mendapatkan nilai 31 atau 32. Makanya kita akan lihat hasil Ujian Nasional ini, menggumpalnya di angka berapa," ungkap Elih.

Selain berbasis wilayah, radius pun jadi pertimbangan untuk insentif nilai. Untuk radius masih dipertimbangkan, apakah jaraknya 1 kilometer atau lebih. Misalnya siswa ini berada di kecamatan A, namun rumahnya dekat dengan sekolah yang berada di wilayah B. Maka yang bersangkutan bisa memilih sekolah di wilayah B karena radiusnya sangat dekat ketimbang wilayah A.

"Meski secara administratif bukan berada di wilayahnya, namun karena radiusnya berdekatan, maka kita juga berikan penghargaan bagi warga tersebut untuk memilih sekolah yang berada di wilayah berbeda tapi jaraknya dekat," papar Elih.

Sebenarnya, warga tak perlu waswas akan tersaingi. Karena untuk masuk SMA 3 dan SMA 5 misalnya, diperkirakan hanya sekitar 10 persen warga yang berada di wilayah Sumur Bandung dan Bandung Wetan yang akan masuk.

"Dua sekolah ini bukan berada di permukiman padat, saya kira hanya 10 persen saja warga sana yang masuk dan yang lainnya kompetitif," terangnya.

Meski begitu, perdebatan insentif nilai ini akan muncul, terutama di kalangan masyarakat menengah. Pihaknya mendapatkan pertanyaan-pertayaan dan protes terkait sistem insentif. Namun sosialisasi akan tetap dilakukan.

Plus Minus

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha mengaku pernah rapat masalah insentif nilai untuk pilihan kedua bagi siswa yang memilih sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Namun ia menilai hal ini malah membuat masyarakat tidak jujur karena masuk ke sekolah tersebut karena alasan dekat rumah dan diberi nilai tambahan, bukan berdasar nilai yang sebenarnya.

"Saya melihat ini keinginan wali kota, silakan saja. Tapi saya melihat ini membuat masyarakat tidak jujur, artinya nilai ditambah poinnya hanya karena sekolahnya dekat rumah. Kalau memang mau rayonisasi diberlakukan, enggak harus ditambah poin dan siswa masuk dengan kejujuran," katanya.

Sistem ini, diakui Ahmad, memang ada baik dan buruknya. Di satu sisi siswa tidak jauh sekolahnya. Tapi di sisi lain membangun ketidakjujuran karena mendapatkan nilai tambahan dengan alasan lokasi.

Terkait penambahan poin, diharapkannya ada komunikasi yang komprehensif dengan berbagai kalangan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. "Jangan sampai mengurangi kesempatan anak enggak mampu untuk bersekolah," katanya.

(yeni/"GM")**

sumber: http://www.klik-galamedia.com/2014-06-17/emil-menghapus-kecurangan-masa-lalu

-------------------- Update 24 Juni 2014 ---------------------
Bandung, HanTer - Dinas Pendidikan Kota Bandung belum mengantongi peraturan wali kota (perwal) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014, padahal waktu pelaksanaannya kurang dari satu minggu lagi. Kendalanya, ada perubahan aturan tentang "insentif" bagi calon siswa yang memilih sekolah dekat tempat tinggal.

"Perwalinya, mau ditandatangani," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Ellih Sudiapermana, Senin (23/6).

Tertundanya perwali tentang PPDB 2014 menurut Ellih Sudiapermana, ada perubahan besaran poin tambahan yang diberikan kepada para siswa. PPDB 2014 akan dimulai pada 30 Juni ini dan akan ditutup pada 5 Juli mendatang.

"Ini sebenarnya bukan perubahan. Hanya finalisasi saja karena angkanya dianggap terlalu gede insentifnya. Akhirnya kita olah lagi," kilah Ellih.

Setelah perwal ditandatangani, sekolah-sekolah akan kembali melakukan sosialisasi. Ini dilakukan karena sebelumnya sekolah memang telah melakukan sosialisasi kepada orangtua siswa.

"Sebenarnya orangtua siswa sudah diundang, tetapi banyak yang tidak hadir. Cuma biasa saja, ada berita dari koran, orangtua jadi bingung," kata Ellih.

Berkenaan dengan peraturan wali kota terkait PPDB, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, dirinya sudah meminta pihak Disdik untuk menyosialisasikan kembali soal PPDB 2014. Karena saat ini masih terjadi miskomunikasi terkait PPDB ini, salah satunya masalah rayonisasi. Seolah-olah siswa tidak bisa memilih sekolah di luar rayon mereka.

"Kan sudah disampaikan, kalau nilainya bagus boleh memilih sekolah di mana saja. Tapi kalau kurang, direkomendasikan untuk memilih sekolah yang dekat dengan rumah siswa dengan diberikan insentif nilai," ujar Ridwan usai menghadiri HUT ke-67 koperasi, di Kologdam, Jln. Aceh, kemarin.

Insentif nilai yang diberikan, kata Emil, yakni 10 persen dari nilai tertinggi dengan nilai terendah atau satu poin. "Jadi penambahannya sekarang satu, jadi kalau nilai ujiannya 36 dan memilih sekolah dekat rumah jadi nilainya 37 atau yang asalnya 29 jadi 30. Jadi bukan 10 persen dari nilau ujian," tandas Emil.

Ditegaskannya kembali, siswa bisa memilih sekolah mana saja bila memiliki hasil ujian yang tinggi.

"Jadi semua boleh pilih sekolah di mana saja kalau nilainya cukup. Kalau enggak cukup ikut program rayonisasi," tegasnya.

Sebenarnya, lanjut Emil, sistem sekarang tak jauh berbeda dengan sistem PPDB sebelumnya. Di mana ada program 20 persen bagi warga miskin, 10 persen jalur prestasi, dan 10 persen untuk luar Kota Bandung.

"Tapi hebohnya sekarang, karena aturannya ditegakkan. Dulu masih bolong-bolong yang disinyalirkan terjadi perputaran uang haramnya hingga Rp 20 miliar, sekarang insya Allah 0 persen," terangnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/06/24/4167/22/22/Bonus-1-Point-Untuk-Siswa-yang-Pilih-Sekolah-Dekat-Rumah

Read More

Anak-anak Gang Dolly Alami Trauma Psikologis

Jaringan Kemanusiaan Jawa Tmur (JKJT) mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk benar-benar memperhatikan nasib anak-anak yang tinggal di lokalisasi Dolly.

Ketua JKJT Tedja Bawana mengatakan, menyelamatkan anak-anak gang Dolly bukan hal yang mudah. Tidak bisa sekadar diberikan pendidikan saja, namun harus ditata kembali moral anak-anak itu.

“Anak-anak yang tumbuh besar dengan lingkungan seperti itu memiliki traumatik psikologis. Menyelamatkan anak-anak tidak bisa hanya diberikan pendidikan,tidak seperti itu,” kata Tedja.

“Mereka itu manusia, ada proses yang harus kita pahami. Ada pendekatan persuasif yang harus lebih kuat. Kita harus bisa menjadi bagian dari mereka,” tambahnya.

JKJT mengusulkan kepada Pemkot Surabaya untuk menggandeng CSR serta LSM yang peduli apak untuk memperbaiki psikologis anak-anak itu. Karena tidak mudah mengobati trauma Psikologis yang dialami anak-anak di Dolly.

Kemudian, lanjut Tedja, membuat gerakan semacam orang tua asuh, mengadopsi anak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, hak-anak anak harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti memiliki akta kelahiran. Karena banyak anak di Dolly yang tidak jelas orangtuanya.

Editor: Antonius Eko

Sumber: http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/3284152_4262.html

Read More

Ini Alasan Risma Mati-Matian Tutup Lokalisasi Gang Dolly

Sejarah Gang Dolly di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur akan segera tamat pada tanggal 19 Juni mendatang. Ketenaran lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini, sebentar lagi hanya tinggal cerita yang turut mewarnai perjalanan sejarah Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah memutuskan, semua lokalisasi di Kota Pahlawan, termasuk Gang Dolly dan Jarak, menyalahi Perda Nomor 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila.

Tak hanya itu, wali kota yang dijuluki si singa betina, karena ketegasan dan prinsipnya itu, juga ingin mengajak warganya untuk mencari rizki halal tanpa harus menjual tubuhnya di tempat lokalisasi. Untuk itu, dia berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan memberdayakannya sesuai skil mereka masing-masing.

Sebagai penunjang, Risma mengadakan pelatihan-pelatihan yang kelak bermanfaat. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, juga memberi bantuan modal hingga mantan penghuni lokalisasi bisa mandiri secara ekonomi.

Alasan yang ketiga, menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi. Mau tidak mau, geliat prostitusi akan berdampak pada psikologis anak-anak di sekitar lokalisasi. Dalam setiap kesempatan menyangkut masalah penutupan lokalisasi, Risma selalu mengungkapkan, dia pernah menemui PSK yang sudah berumur, tapi yang menjadi langganannya adalah anak-anak sekolah. Miris.

"Ini yang menjadi alasan utama Ibu Wali menutup semua lokalisasi di Surabaya. Rencana ini sudah lama. Sebelum penutupan, beliau sudah sering turun bertemu dengan warga sekitar lokalisasi. Pendekatan-pendekatan terus dilakukan. Bahkan, Polrestabes Surabaya pernah memfasilitasi pertemuan antara Ibu Wali dengan pihak warga," terang Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser saat berbincang-bincang dengan merdeka.com Selasa lalu (20/5).

Fikser juga mengungkap, untuk saat ini, menjelang penutupan memang ada banyak pertentangan, yang tak memungkinkan bagi Risma untuk menemui warga dan berdialog. 

"Pro dan kontra itu pasti. Dan kita akan tetap memikirkan agar tidak terjadi gejolak apalagi terjadi benturan fisik. Termasuk memikirkan nasib perekonomian mereka."

"Untuk saat ini, memang bagi Ibu Wali tidak memungkinkan untuk bertemu warga di lokalisasi. Karena sudah banyak kepentingan yang masuk di sana," lanjutnya.

Memang niat baik, tidak selalu berjalan mulus. Pro-kontra selalu ikut mewarnai niat tulus. Penghuni Dolly dan Jarak, didukung elemen Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) dan Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagarjati) serta beberapa elemen lain, termasuk Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana ikut mewarnai pertentangan itu. Namun, pada hari Rabu lalu (21/5), saat menggelar pertemuan untuk kali kedua dengan warga Gang Dolly, matanya menjadi terbuka. Orang-orang yang dibelanya, jauh dari harapan. Politisi asal PDIP ini, terkesima dengan permintaan Ketua Pedagang Kaki Lima (PKL) di Gang Dolly, Gatot yang meminta ganti rugi usaha senilai Rp 1 miliar per kepala.

Mendengar itu, Whisnu menantang, jika orang-orang yang dibelanya tetap ngelunjak, dia akan membiarkan penutupan Gang Dolly tanpa solusi. 

"Jika itu terjadi, karena yang rugi warga sendiri. Mau tidak mau, 19 Juni, Dolly dan Jarak harus tutup. Sementara saya sudah memperjuangkan nasib warga terdampak dan konsep yang saya tawarkan disetujui Ibu Wali," kata Whisnu waktu itu.

Bahkan Whisnu membandingkan, jumlah pesangon atau ganti rugi warga di Dolly dan Jarak nilainya lebih besar dari empat lokalisasi yang sudah ditutup sebelumnya, yaitu Tambak Asri, Bangun Rejo, Sememi dan Klakah Rejo.

"Kalau tidak percaya, sampeyan (Anda) akan saya tunjukkan, apa yang saya perjuangkan untuk sampeyan-sampeyan itu nilainya jauh lebih besar, kalau tetap ngelunjak, saya bilang ditutup ya ditutup. Siapa yang rugi? Wong kalau mau ngomong salah ya salah, wong ini (Dolly) salah," kata Whisnu kesal.

Sementara itu, mesti memicu gejolak, rencana penutupan Gang Dolly dan Jarak, hingga saat ini setiap malam, masih menggeliat seperti hari-hari sebelumnya. Kehidupan malam, seolah tak terganggu dengan 'auman sang Singa Betina.'

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-risma-tutup-lokalisasi-gang-dolly-mati-matian.html

Read More

Pengertian Karakter Bangsa

Karakter bangsa dalam antropologi (khususnya masa lampau) dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut. (Ade Armando, dkk. Refleksi Karakter Bangsa. Forum Kajian Antropologi Indonesia. Jakarta. 2008.hal 8)

Karakter bangsa adalah kualitas jati diri bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, yang masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Karakter bangsa selayaknya bersumber pada nilai-nilai dan simbol kebangsaan yang kita miliki (1) . Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bangsa Indonesia adalah “bangsa yang besar” seperti yang sering kita dengan dan kita dengungkan dalam berbagai kesempatan. Fakta tersebut memang berdasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-lima didunia (setelah Cina, India, Rusia, Amerika Serikat) dan sejak tahun 1999 kita telah diklaim sebagai negara demokratis terbesar ketiga sesudah India dan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia adalah merupakan percontohan Negara Islam terbesar di dunia yang demokratis. 

Suasana toleransi dan saling menghargai antar umat beragama sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang totalnya sebanyak 230,6 juta jiwa adalah muslim (1) . Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan. Apabila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebut jaya, meskipun tidak selalu menjadi negara yang “adidaya” tetapi merupakan bangsa yang mempunyai “karakter”. 

Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dimana terdapat sifat “gotong royong” – saling membantu, dan hal ini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata “gotong royong” dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapi dalam kurun waktu kemajuan zaman dan pengarug global, sifat “gotong-royong” makin pudar dan diganti dengan sifat sifat “individualistik” serta “arogansi pribadi”. Apakah yang menyebabkan terjadinya perubahan “karakter bangsa” ini sehingga pada saat ini (tahun 2011) sering didengar bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsa nya ? Memang banyak hal-hal yang mewarnai “karakter” ini bila kita cermati berbagai hal yang terkait budaya (“culture”) ataupun faktor faktor sosial lainnya maupun terkait faktor ekonomi bangsa. 

Untuk itu, maka adalah tepat adanya “FORUM PEMULIHAN JATIDIRI BANGSA” atau “PELESTARIAN KARAKTER BANGSA” dapat diselenggarakan melalui pendidikan dan pengajaran di lingkungan institusi pendidikan Indonesia disemua strata agar dapat diperoleh manfaat mengembalikan martabat bangsa. Strategi umum pembangunan sdm berkualitas dalam penegakan kepribadian, penegasan kemandirian bangsa menjalin sinergi kebangkitan bangsa harus dicapai melalui pendidikan . 

Disamping melalui pendidikan formal oleh institusi pendidikan, pembangunan sumber daya manusia juga dapat dilaksanakan secara non formal. Disinilah peran pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga juga menjadi semakin penting dilakukan melalui berbagai upaya internalisasi guna membangun karakter dan perkuatan jati diri bangsa, sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negara ke semua aspek kehidupan. (2) Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki intelektualitas baik, pendidikan diperlukan agar sebuah bangsa dapat memiliki karakter dan jati dirinya, yaitu jatidiri ke-Indonesiaan, sehingga tercipta generasi penerus yang mampu mewujudkan bangsa dan negara ini menjadi negara yang maju, mandiri dan bermartabat. 

Karena inilah yang merupakan kekuatan pertahanan (soft power) bagi bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan ancaman di era global. Derasnya arus informasi era global ini, tidak berarti suatu bangsa harus kehilangan kepribadian atau jati diri, akan tetapi justru pada era inilah sebuah bangsa harus mampu menunjukkan jati dirinya. Karena, bangsa yang malang akan kehilangan jati dirinya dan niscaya akan menjadi budak bangsa lain. Ia akan terpinggirkan dari peradaban sejarah dan selanjutnya bangsa itu akan punah. Akibat dari fenomena tersebut adalah terjadinya kemerosotan ( ”dekadensi”) moral dan etika, yang akan mewarnai perubahan karakter bangsa. 

Selanjutnya, Akibat dari kemerosotan ini adalah kehidupan bangsa mengalami sejumlah paradoks luar biasa: kita menikmati kebebasan dan demokrasi tetapi kita kehilangan identitas bersama. Kita mengalami kemanjuan pesat dalam pembangunan infrastruktur politik namun padas yang sama dasar-dasar kebersamaan sebagai bangsa jutsru semakin menipis, konflik kedaerahan, etnis dan agama meningkat dan tuntutan keadilan masih muncul di mana-mana. Reformasi kita rupanya sekaligus dibarengi dengan absenya pandangan kebangsaan.


sumber: http://globalsearch1.blogspot.com/2013/05/pengertian-karakter-bangsa.html

Read More

Visi Misi Jokowi Bidang Pendidikan

"Tahun 2025 kita akan punya namanya Bonus Demografi, dan tentunya itu harus disiapkan dari sekarang. Oleh sebab itu yang namanya pembangunan manusia... Pembangunan Manusianya! harus nomor satu. Kita ingin agar dunia pendidikan ada sebuah perubahan. Kurikulum yang dievaluasi lagi, dan ditingkat SD... kita mau 80% nanti pendidikannya diarahkan pada Pendidikan Karakter, Pendidikan Budi Pekerti, Sikap mental itu menjadi Fondasi dan basic bagi pendidikan kita... 20% -nya baru pengetahuan dan di SMP itu 60:40.. 60-nya masih Pendidikan Karakter, Sikap Mental, Perilaku dan Budi Pekerti .. yang 40% pengetahuan yang di SMA/SMK 80% itu Pengetahuan dan Ketrampilan setelah itu Tetap! Karakter masih 20%... dengan Basic seperti itu kita akan mendapatkan nantinya SDM - SDM.. Sumber Daya Manusia... manusia-manusia yang mempunyai produktivitas tinggi, yang nanti golnya adalah dayang saing kita akan menjadi sangat baik untuk berkompetisi dengan negara lain.... "

Read More

Semasa SMA Jokowi dikenal pendiam dan pelit saat ujian

Meski sekarang menjadi tokoh penting di Indonesia, masa remaja Joko Widodo (Jokowi) ternyata bukanlah sosok yang banyak bicara. Capres PDIP itu di mata teman-temannya di SMA Negeri 6 Solo, dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tak banyak bicara.

"Selain jujur, pinter, Jokowi itu sangat pendiam. Tak ada jiwa kepemimpinan atau sesuatu yang menonjol. Dia juga ga pernah jadi ketua kelas atau ketua OSIS," ujar Mahmud Nurwindu, teman sekelasJokowi kepada merdeka.com, Sabtu (24/5).

Nurwindu yang mengaku sangat dekat dengan Jokowi menceritakan, saat mengikuti tes atau ujian, mantan Wali Kota Solo tersebut dikenal sangat pelit.

"Dia itu nggak bakalan nyontek atau niru jawaban temannya kalau ujian. Dia juga pelit, nggak mau ngasih tau jawabannya kalau temannya nanya atau nggak bisa ngerjain. Saya yang orang dekatnya saja nggak pernah dikasih tahu kalau saya nggak bisa ngerjain soal. Dia itu pelit kalau ulangan, tapi konsekuen," paparnya.

Nurwindu menceritakan, usai lulus SMA, dirinya dan Jokowi sama-sama mendaftar kuliah ke UGM (Universitas Gajah Mada) Yogyakarta. Keduanya pun berangkat bersama-sama dari Solo, meski dengan kendaraan berbeda. Sesampai di Yogyakarta keduanya berpisah entah kemana.

"Dia itu nggak bilang-bilang kalau mau ndaftar ke Fakultas Kehutanan. Padahal saya juga mendaftar ke sana. Ternyata dia yang diterima, saya tidak. Itulah Jokowi, diam-diam, tak banyak bicara, ternyata malah berhasil," katanya.

Nurwahid yang saat ini berbisnis bersama Jokowi mengaku, tetap mengagumi sosok mantan wali kota Solo tersebut. Meski sudah menjadi wali kota dan gubernur, Jokowi tak pernah melupakan teman-temannya semasa remaja.

"Saya sudah berkomitmen dengan Jokowi, selama Jadi wali kota atau gubernur saya nggak akan bicara apapun di balai kota atau rumah dinas. Kalau mau bicara dengan saya, di pabrik saja. Dan dia pun mengabulkan permintaan saya. Sampai sekarang saya nggak pernah menginjakkan kaki, di rumah dinas atau kantornya," pungkasnya.
http://www.merdeka.com/peristiwa/semasa-sma-jokowi-dikenal-pendiam-dan-pelit-saat-ujian.html

Read More