Pendidikan Vokasi

*Ilustrasi

PENDIDIKAN VOKASI (VOCATIONAL EDUCATION)
Mungkin istilah pendidikan vokasi akhir-akhir ini sudah tidak asing didengar, terutama setelah muncul berbagai murid-murid SMK muncul di media dengan brbagai macam inovasi-inovasi di berbagai macam bidang. Berikut pembahasan tentang pendidikan vokasi/pendidikan kejuruan. semoga bermanfaat:

1.      PENDIDIKAN VOKASI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan di pendidikan tinggi mencakup (1) pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor), (2) pendidikan profesi/spesialis, dan (3) pendidikan vokasi (diploma). Pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan tersebut dapat memberikan gelar akademik (sarjana, magister, dan doktor), gelar profesi/spesialis, dan gelar vokasi.

Pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian. Beban pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan beban mata kuliah ketrampilan dan keahlian dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.

2.      PENGERTIAN PENDIDIKAN VOKASI
Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misalnya A.Ma (Ahli Madya), A.Md (Ahli Madya).
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1). Tampaknya istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi mungkin diturunkan dari bahasa Inggris, vocation, sama artinya dengan profession. Di AS, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di sini.

3.      PERBEDAAN PENDIDIKAN KEJURUAN DAN PENDIDIKAN VOKASI
Dalam Pasal 15 Undang-undang Sisdiknas  Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu: pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan. Jenjang pendidikan formal yang berlaku dikenal pendidikan kejuruan tingkat sekolah menengah (secondary) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan berbagai program keahlian seperti Listrik, Elektronika Manufaktur, Elektronika Otomasi, Metals, Otomotif, Teknik Pendingin, Gambar Bangunan, Konstruksi Baja, Tata Busana, Tata Boga, Travel and Tourism, penjualan, akuntansi, manajemen perkantoran dan sebagainya serta tingkat di atas sekolah menengah (post secondary) misalnya politeknik (IEES, 1986:124)

Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Menurut Sapto Kuntoro sebagaimana dikutip Soeharsono (1989), hubungan antara jenjang pendidikan di sekolah dengan ketenagakerjaan dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.

 Gambar 1 Piramida Ketenagakerjaan dan Jenjang Pendidikan Sekolah

4.      PENDIDIKAN VOKASI di INDONESIA
Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia,  penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok pendidikan, yaitu: (1) pendidikan akademik, dan (2) pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik meningkatkan potensi kompetensi sesuai bidang keahliannya. Pendidikan profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaan pendidikan yang berorientasi dunia kerja.

Secara historis pendidikan kejuruan di Indonesia berakar pada zaman penjajahan Belanda. Menurut  Oejeng Soewargama dikutip oleh Dedi Supriadi (2002: 11) pendidikan kejuruan yang berkembang di Indonesia adalah pendidikan kejuruan yang di Negeri Belanda disebut “Beroesonder-wijs” yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah oleh pemerintah. Untuk  Indonesia pendidikan kejuruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia adalah “Beroeps-en Vakopledingen” yang di Jerman dinamakan “Beroeps-und Fachschule” dan di Inggris disebut “Vocational Education”. Pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi merupakan kelanjutan tradisi swasta yang tergabung dalam perhimpunan para pengusaha yang disebut dengan  “Bedrijfsgoepen” (Belanda), “Traders Union” (Inggris), atau “Wirihschajtgrupen” (Jerman).
Pendidikan di Indonesia landasan hukumnya adalah  : Undang-Undang R.l No  20 Tahun 2003. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan Pancasila.  Berdasarkan Undang-Undang R.l No : 20 Tahun 2003 . Pasal 4, ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif  dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, bilai kultural dan kemajemukan bangsa.  Pasal 13, ayat (1)  Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 , Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pasal 15, Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,  vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 18, ayat (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK),  dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sedrajat.

Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan  UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan   antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara hukum pendidikan di Indonesia sudah harus diselenggarakan secara desentralistik.  Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan untuk pemerataan, kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan secara otonom. Otonomi pendidikan meletakkan tantangan kepada pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan  berbasis keunggulan lokal (UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 5). Pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan secara berencana dan berkala untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia (penjelasan Pasal 35 ayat 1). Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal (penjelasan PP 19 Pasal 91 ayat 1).

5.      HUBUNGAN PENDIDIKAN VOKASI (Vocational education) dengan KEWIRAUSAHAAN (entrepreneurship)
Kewirausahaan (Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu.  Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian.

Vokasi bertujuan menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam keahlian tertentu karena industri suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi. Vokasi juga bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan sekaligus menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pendidikan vokasi harus dapat diprogramkan  untuk menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi penguasaan IPTEK, produktif, sebagai aset bangsa berpenghasilan sendiri, unggul dalam kompetisi menghadapi persaingan global, berkembang secara berkelanjutan. Secara terus menerus SMK harus mengukur kualitas pendidikannya menggunakan ukuran atau standar dunia kerja, cara kerja sesuai persyaratan teknis dunia kerja. Dengan demikian diklat di SMK  membutuhkan pengujian oleh pihak dunia kerja dalam bentuk uji kompetensi. Pendek kata SMK harus berkemampuan sebagai pusat pengembangan budaya industri.

Pendidikan vokasi sangat berhubungan dengan wirausaha karena pendidikan vokasi mampu menciptakan tenaga kerja yang menguasai, terampil dan ahli karena industri suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tenaga terampil yang terlibat langsung dalam proses produksi dan yang mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan kebutuhan pasar dengan education labor coefficient tinggi. Tenaga kerja yang menguasai, terampil dan ahli memegang peranan penting dalam menentukan tingkat mutu dan biaya produksi, sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industrialisasi suatu negara, berpengaruh dalam faktor keungulan teknologi, peluang tinggi untuk bekerja dan produktif sehingga memperkuat perekonomian negara dan mengurangi angka pengangguran.

Sumber : http://rumahteknikku.blogspot.com/2013/06/pendidikan-vokasi.html

Read More

Solusi Pendidikan Vokasi

Oleh: Agus Triyono

Sebentar lagi kita menyambut ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Bagi berbagai kalangan, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, hal itu menjadi peluang sekaligus tantangan. Kompetisi bakal makin sengit, uji strategi , kemampuan dan pertarungan di lapangan akan memiliki dinamika yang sangat kompleks.

Sudah siapkah kita? Di sektor tenaga kerja, tentu kualitas SDM harus mampu bersaing dan siap bersanding dengan tenaga-tenaga terampil dari berbagai penjuru belahan wilayah, khususnya dari kawasan ASEAN. Sebagai sebuah negara besar, mau tidak mau, siap atau tidak siap harus mampu menunjukkan jati diri dalam menyongsong AFTAdan AEC 2015.

Banyak kalangan menilai bahwa program diploma atau vokasi masih dipahami dan dipandang sebelah mata. Sementara, program sarjana dinilai lebih komplet karena memiliki embel-embel gelar. Padahal kalau dicermati, program vokasi juga memiliki hingga diploma empat (D-4) dan itu setara dengan sarjana. Program vokasi merupakan program diploma yang dirancang untuk mengembangkan keahlian, keterampilan, kemampuan, pemahaman, dan tingkah laku yang diperlukan dalam dunia kerja.

Program ini didesain sebagai sebuah jalur yang bisa mengakses langsung dunia kerja. Program ini justru siap memasuki dunia kerja telah dibekali berbagai kemampuan praktis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sikdiknas menyebutkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
Pendidikan vokasi bahkan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau doktor terapan. Bagi dunia industri kebutuhan akan tenaga vokasional menjadi solusi dalam pengadaan tenaga kerja siap pakai. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Australia, cenderung memberikan porsi sangat besar bagi pemilih pendidikan vokasional dibanding pendidikan akademis reguler.

Berbasis Kompetensi
Lantas bagaimana di negeri kita? Tentu menjadi pekerjaan yang tidah mudah. Di kalangan industri, pendidikan vokasi sangatlah mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Kebutuhan akan tenaga kerja dari lulusan pendidikan vokasi menjadi alternatif namun pasti.

Ini artinya, lulusan pendidikan vokasi memiliki peluang sangat besar dalam berkarya di berbagai institusi. Keberhasilan pendidikan vokasi, selain menyangkut keterampilan yang dimiliki, juga didukung dosen/pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bidangnya. Menyusun kurikulum yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pasar, menjadi keharusan.

Kurikulum pendidikan vokasi lazimnya berbasis kompetensi yang sangat berkait aspek keterampilan dan penguasaan teknologi. Penguasaan secara komprehensif yang menunjang pada sebuah program studi untuk menuju profesionalisme pada bidangnya masing-masing menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pergeseran penguasaan kognisi (pengetahuan) atau dominasi kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan program studi masing-masing menjadi salah satu target .

Selain itu, pangsa pasar dan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri diharapkan memberikan umpan balik terhadap kompetensi dan standardisasi kemampuan lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi harus sangat erat dengan proses industrialisasi, khususnya berkait fungsi dan perannya memenuhi tenaga kerja terampil dan berkonsentrasi pada pembangunan teknologi maupun rekayasa. Porsi yang besar dalam kegiatan praktik, baik praktikum di laboratorium, studio, lapangan, bengkel kerja, maupun tempat praktik lain sebagai kebutuhan wajib yang harus dipenuhi.

Perbandingan kegiatan praktik dan teori dalam pendidikan vokasi secara umum adalah 60-40 persen.Tetapi, perbandingan itu dalam beberapa situasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

— Agus Triyono, dosen Vokasi Program Studi Broadcasting Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/25/265475/10/Solusi-Pendidikan-Vokasi

Read More

Perkembangan Ekonomi Indonesia Tak Sejalan dengan Pendidikan

Perkembangan ekonomi Indonesia meningkat lebih cepat dibandingkan pendidikannya. Untuk peringkat ekonomi yang diukur oleh ICP berdasarkan paritas daya beli, Indonesia menduduki posisi ke-10 di dunia. Sementara untuk peringkat pendidikan yang dinilai oleh WEF, Indonesia berada di urutan ke-40, jauh tertinggal dari negara-negara ekonomi besar lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi juga tidak berkorelasi signifikan terhadap pendidikan di Tanah Air. Muhammad Ishak, Dosen Ekonomi Unimed, menjelaskan, hal tersebut terjadi akibat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor konsumsi terhadap barang dan jasa.

Ia menambahkan, terdapat beragam masalah yang harus segera diselesaikan dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan akademisi. “Banyak pakar pendidikan di Indonesia, tapi kontribusi mereka tidak signifikan. Perubahan dalam kurikulum lebih bermuatan pada selera sang penyusun aturan, bukan pada upaya untuk menunjang kualitas pendidikan,” terangnya, Selasa (24/6).

Pengamat ekonomi tersebut menerangkan, pendidikan merupakan tonggak utama bagi kemajuan suatu bangsa. Masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, minimnya wirausahawan, dan beragam permasalahan lainnya dilatarbelakangi pendidikan yang kurang mendukung. “Kualitas SDM akan meningkat jika pendidikan bagus,” jelas Ishak.

Sementara John Philip Hutagalung, Wakil Direktur Language Culture Exchange (LCE) Medan, mengemukakan, kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan sudah semakin membaik. Walau demikian, ia menyatakan ketidaksetujuan diadakannya ujian negara (UN). Pengajar di lembaga kursus bahasa Inggris ini menandaskan pentingnya pelajaran dan teladan moral serta etika di sekolah.

“Supaya pendidikan kita menghasilkan orang yang tidak sekedar pandai dalam pengetahuan, tetapi memiliki moral yang baik, berdedikasi untuk bangsa dan masyarakat, jujur, anti korupsi, serta memiliki semangat juang yang tinggi, kita harus menitikberatkan etika dan moral di sekolah,” katanya.

Dengan memberikan pelatihan softskill dan mengutamakan praktek dalam pembelajaran, para lulusan universitas diharapkan mampu mengisi lapangan pekerjaan. Ia pun mengusulkan tentang pentingnya memajukan kerjasama atau sistem magang antara universitas maupun sekolah dengan perusahaan. “Praktek kerja nyata mampu mengurangi pekerjaan perekrut dalam memberikan pelatihan bagi alumni baik dalam hal kepemimpinan maupun lapangan,” tuturnya.

John juga menyimpulkan, agar peringkat pendidikan di Tanah Air membaik, kesenjangan pendidikan di desa dan kota harus segera ditangani. Salah satu usulnya agar ketimpangan itu berkurang, infrastruktur pedesaan urgen dibenahi. Dengan kondisi pedesaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang siap terjun langsung ke lapangan untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat teknis, ia mengatakan, sekolah bersifat ilmu terapan SMK dan STM harus diperbanyak dan ditingkatkan di desa. (dyt)

Sumber : http://analisadaily.com/news/read/perkembangan-ekonomi-indonesia-tak-sejalan-dengan-pendidikan/41267/2014/06/25

Read More

Kurikulum 2013 Kembali ke Pendidikan Karakter

Hal mendasar dari Kurikulum 2013 yang akan diterapkan mulai Tahan Ajaran 2014/2015 adalah membangun kembali pendidikan karakter generasi bangsa ke depan. Dengan begitu, peran guru yang mampu memberi teladan kepada peserta didik dalam penyelenggaraan pembelajaran menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan.

Hal itu diungkapkan, Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Kurikulum 2013 Prof Dr Said Hamid Hasan MA, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Selasa (24/6). Seminar yang didukung Suara Merdeka-Suara Banyumas dengan tema “Menjadi Guru Kreatif, Mengembangkan Kemampuan Konseptual dan Keterampilan Pedagogis dalam Pembelajaran” itu diadakan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Pesertanya sekitar 800 orang dari kalangan guru di wilayah eks Karesidenan Banyumas, mahasiswa PGSD, dosen, dan praktisi pendidikan. Menurut Said, sasarannya adalah membentuk karakter dan kepribadian anak didik yang tidak semata didasarkan pada mata pelajaran.

Namun ada pula pendidikan di luar pembelajaran. “Pendidikan di luar pembelajaran ditunjukkan dari sikap keteladanan guru. Ibaratnya kalau kita menganjurkan hidup hemat, bersih, dan toleransi, kepada anak didik kita harus lebih dulu bisa memperlihatkan sikap toleransi, hemat, dan menjaga kebersihan,” kata pakar kurikulum dari Unibersitas pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini. Kurikulum 2013 untuk pendidikan dasar, lanjut dia, dirancang untuk 12 tahun. Dalam mengajarkan, guru dituntut tidak hanya sekadar membuat anak didik menjadi tahu kemudian dilakukan tes dengan ukuran standar kompetensi.

Namun juga bisa meniru keteladanan dari pendidiknya. “Kurikulum ini untuk mengganti kurikulum tahun 2006 yang lebih mengedepankan standar kompetensi per mata pelajaran dan cenderung mengabaikan pembentukan karakter. Jadi nanti standar kompetensi diganti menjadi standar kompetensi kelulusan atau kompetensi indi (kesatuan),” jelasnya.

Kurang Senang

Pakar kurikulum dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Dr Sri Sulistyorini MPd mengatakan, salah satu hambatan pembelajaran di kelas adalah siswa belajar dengan rasa kurang senang. Penyebabnya lebih utama sikap guru yang kurang menyenangkan saat mengajar. Kendala saat Kurikulum 2013 diterapkan, kata dia, adalah pendekatan scientific terasa masih kaku dalam penerapan. Kemudian masih banyak sekolah yang belum memiliki pedoman buku guru sebagai fokus perhatian materi. “Namun mengambil dari berbagai sumber sehingga materi pelajaran semakin meluas dan materi inti tidak tersampaikan,” katanya. (G22-60)

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/25/265452/16/Kurikulum-2013-Kembali-ke-Pendidikan-Karakter

Read More

Kiprah Komite Sekolah Disorot (Padang)

Main mata pihak sekolah dengan komite dalam memungut pungutan, lumrah dalam dunia pendidikan. Meski Pemko Padang sudah mencanangkan pendidikan gratis tahun ajaran ini, masih membuka celah bagi komite melakukan pungutan.

Kreativitas sekolah dan komite melakukan pungutan pada calon siswa baru dan peserta didik, bukan cerita baru. Berbagai cara dilakukan elite-elite sekolah agar anak didik membayar berbagai pungutan berkedok iuran sukarela.

Saryono, 37, warga Parakkarakah yang pernah menjadi komite sekolah, mengaku persekongkolan antara oknum komite dan pihak sekolah sudah menjadi rahasia umum. Oknum komite memanfaatkan keberadaannya untuk bekerja sama dengan pihak sekolah.

"Sebelum rapat bersama wali murid, saya dipanggil kepala sekolah. Di situ pihak sekolah menginstruksikan beberapa modus iuran. Saat itu saya tidak setuju karena adanya pembayaran untuk penggantian fotokopi soal-soal tes guru mata pelajaran," ungkap Saryono yang pernah menjadi komite sekolah di tahun 2013 lalu ini.

Karena adanya praktik tersebut, Saryono memilih mundur dari komite setelah satu dari dua anaknya telah tamat dari sekolah tersebut. "Komite sekolah justru menjadi lahan subur sekolah menuai untung setelah pemerintah mengharamkan berbagai pemungutan," ungkapnya.

Komite sering menjadi stempel bagi sekolah untuk melegalisasi aneka pungutan. Akibatnya, keberadaan komite cenderung membela kepentingan kepala sekolah dan guru, ketimbang memperjuangkan hak-hak peserta didik.

Untuk meloloskan berbagai program sekolah, pengurus komite memainkan perannya dengan menjalani segala prosedural agar pungutan bisa dilegalkan.

Salah satunya, mengundang seluruh orangtua murid menghadiri rapat pembahasan program beserta penetapan besaran pungutan.

"Biasanya, rapat komite ini hanya formalitas. Sekadar meminta legitimasi pada orangtua murid untuk menetapkan pungutan. Suka atau tidak suka, yang program dan nominal pungutan sudah disiapkan," kata Hendri, mantan pengurus komite sekolah salah satu SD di Padang.

Rapat komite sekolah biasanya tidak mempertimbangkan kuorum atau tidak jumlah orangtua murid yang hadir.

"Biasanya yang hadir pengurus komite dan segelintir orangtua murid. Saat rapat, para orangtua murid itu tidak berani memprotes besaran pungutan yang ditetapkan pengurus komite. Mungkin karena malu berbicara di depan orang banyak, sehingga mereka hanya diam. Coba lihat kalau sudah selesai rapai, langsung para orangtua murid itu langsung protes," ulas Hendri, pegawai swasta ini.

Gustini, 39, wali murid, mengakui enggan bicara saat rapat komite. "Sering tidak bisa hadir rapat karena kesibukan. Kalaupun ikut rapat, saya ragu juga memprotes karena nanti dibilang macam-macam," ujar wanita yang enggan menyebut anaknya sekolah di SMP mana.

Ketua Komite SD 05 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Undrisal mengatakan, komite sekolah sebagai lembaga mandiri profesional sangat dibutuhkan untuk membantu pembangunan fisik sekolah yang tidak mampu dijangkau dana BOS, seperti pembangunan sarana dan prasarana sekolah bahkanan gaji guru honorer.

"Waktu itu anak saya mengeluhkan sakit perut di kelas. Ketika ditanya guru, ternyata ia menahan buang air besar karena enggan ke WC yang tersumbat. Jumlah toilet pun tidak sesuai jumlah murid. Makanya saya usulkan kepada wali murid menyumbang pembangunan WC. Akhirnya selesailah bangunan WC seharga 24 jutaan," jelasnya.

Undrisal mengaku saat ini jumlah anggota komite yang aktif hanya 15 orang yang bertindak sebagai pengurus. Meski begitu, diakuinya, setiap ada rapat komite, wali murid yang hadir hanya 50 persen dari total wali murid. Selain dari wali murid, komite juga mengusahakan proposal bantuan ke PT Semen Padang.

Berbeda dengan komite SD 05 yang akur dengan pihak sekolah, komite SMAN 9 Padang merasa kurang dilibatkan dalam proses pembangunan sekolah. Ketua komite SMAN 9, Mahyudi mengakui selama ini komite hanya sebagai tukang stempel dari sekolah.

"Pernah sekolah dapat bantuan Rp 400 juta untuk rehab sekolah. Di proses pembangunan tidak pernah melibatkan komite. Tapi setelah uang habis, kepala sekolah memberikan hasil laporan kerja kepada komite untuk ditandatangani," jelasnya.

Begitupun soal Lembar Kerja Siswa (LKS). Tanpa rapat, keluar keputusan agar setiap anak harus memiliki LKS. "Kami berharap kepala sekolah yang baru transparan soal dana pembangunan sekolah dan lainnya. Apa pun program sekolah, sedianya melibatkan komite," ucapnya.

Salah seorang siswa SMAN 9 mengaku saat masuk sekolah tahun ajaran 2012/2013. membayar Rp 1,8 juta dengan rincian uang pembangunan (komite), uang OSIS, seragam dan uang sekolah sebulan. Sedangkan SPP Rp 145 ribu per bulan dengan rincian Rp 120 ribu untuk SPP, dan Rp 25 ribu untuk pembayaran OSIS dan komputer.

Selain itu, setiap naik kelas membayar daftar ulang Rp 150 ribu. "Itu biaya tahun kemarin, tapi kabarnya tahun ini tidak ada lagi uang komite," ujar siswi yang enggan menyebutkan nama ini.

Kepala SMAN 9 Padang, Yensi Morita ketika dikonfirmasi lewat telepon dan pesan singkat tidak digubris.

Disanksi

Masih terbukanya peluang pungutan itu tecermin dari pernyataan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Padang, Indang Dewata. Dia mengatakan, walau uang SPP dan uang pembangunan gratis tahun ajaran baru ini, komite masih diberikan kesempatan melakukan pungutan.

"Tapi, Disdik berjanji melakukan pengawasan dan kajian apakah pungutan itu mendesak dan berkaitan dengan program pemerintah. Jika bisa diatasi dengan anggaran pemerintah, mengapa dibebankan ke orangtua. Inilah yang menjadi kajian kita di Disdik," ujarnya.

Indang menegaskan pihak sekolah tidak boleh melakukan intervensi terhadap komite. "Intinya sekolah hanya memaparkan program. Jika ada keinginan orangtua membantu, ya dipersilakan, namanya bantuan tidak dipatok berapa dan dalam bentuk apa," katanya. (v/c/eko)

Sumber : http://www.padangekspres.co.id/berita/51250/kiprah-komite-sekolah-disorot.html

Read More

Debat Ketiga, Lagi-Lagi Jokowi Meraih Hati Netizen

Debat antara calon presiden (Capres) untuk ketiga kalinya digelar di Jakarta, Minggu (22/6) malam.

Debat menghadirkan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto dengan Capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi). Tema yang diangkat adalah Ketahanan Nasional dan Politik Internasional.

"Secara keseluruhan debat dari enam segmen, total percakapan tentang Prabowo sebesar 46.769 dan Jokowi sebesar 140.503. Net Sentimen Prabowo sebesar 22.633 dan Jokowi sebesar 112.420. Netizen lebih mendukung Jokowi daripada Prabowo di semua segmen pada debat kali ini," kata pendiri PoliticaWave Yose Rizal di Jakarta, Senin (23/6) pagi.

PoliticaWave adalah lembaga yang secara khusus memantau percakapan dan pembicaraan dalam sosial media (Sosmed) seperti twitter, facebook, blackberry messenger (BBM), dan berbagai komunikasi Sosmed lainnya.

Yose menjelaskan seperti pada debat-debat sebelumnya, debat kali ini juga diramaikan oleh hashtag dukungan untuk kedua Capres.

Untuk Prabowo ada beberapa hashtag, seperti #No1_PrabowoHatta, #IndonesiaAman dan # PrabowoHattaNo1. Sementara hashtag untuk Jokowi antara lain #TegasPilih2, #Salam2Jari dan #JokowiJK_adalahKita. Serta ada beberapa hashtag umum seperti #DebatCapres3 dan #DebatCapres.

Hashtag yang paling banyak dipercakapkan netizen didominasi oeh hashtag dukungan terhadap Jokowi, yaitu #TegasPilih2 sebesar 78.296 percakapan, #JokowiJK_adalahKita sebesar 18.782 percakapan dan #Salam2Jari sebesar 14.572 percakapan.

Hashtag dukungan terhadap Prabowo, yaitu #PrabowoHattaNo1 mendapatkan 22.636 percakapan, #IndonesiaAman mendapatkan 20.553 percakapan dan #No1_PrabowoHatta 19.898 percakapan.

Hashtag #TegasPilih2 dan #JokowiJK_adalah Kita merupakan hashtag dukungan terhadap Jokowi yang berhasil menjadi Trending Topic Worldwide, bahkan #TegasPilih2 berhasil menjadi Trending Topic Worldwide peringkat 1.

Hashtag dukungan Prabowo yang berhasil masuk menjadi Trending Topic Worlwide adalah #IndonesiaAman dan #No1_PrabowoHatta.

Namun sayang dari 4 hashtag yang berhasil masuk Trending Topic Worldwide hanya #TegasPilih2 yang berasal dari percakapan netizen.

Tiga hashtag lainnya lebih banyak digenerate oleh akun BOT, bukan netizen asli. Ini harus menjadi perhatian dari timses Capres, karena percuma melakukan kampanye di media sosial dengan menggunakan akun BOT.

"Beberapa topik dalam debat berhasil mendapatkan respon besar dari netizen dan masuk menjadi Trending Topic Worldwide, yaitu Prabowo banyak memuji keberhasilan SBY, Politik Internasional, Prabowo hatta atau jokowi jk, ketahanan nasional, palestina, G to G, mahkamah internasional, kenapa jokowi nyengir, pilihsalam1jari, panser banteng, tank leopard, laut cina selatan dan main battle tank," jelasnya.

Menurutnya, pada segmen satu ada beberapa topik dari Prabowo yang menarik perhatian netizen, yaitu Tujuan Bernegara Mencari Kebenaran dan Kemakmuran Bersama, Cermin Kondisi dalam Negeri dan Cukup Makan, Pangan dan Sandang.

Sementara beberapa topik dari Jokowi yaitu Bebas Aktif, Pertahanan Cyber dan Hybrid dan Kemerdekaan Palestina. Total percakapan tentang Prabowo sebesar 5.320 percakapan dan  Jokowi sebesar 21.291 percakapan.

Net Sentimen (Margin percakapan positif dan negatif) Prabowo sebesar 3.512 dan Jokowi sebesar 18.197

Pada segmen dua topik dari Prabowo adalah Bocor, Kekayaan Nasional dan Cermin Politik Dalam Negeri. Dari Jokowi yang menarik perhatian netizen adalah Drone, Pertahanan Cyber dan Hybrid serta Kekayaan Maritim.

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 4.387 dan Jokowi sebesar 19.418. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.386 dan Jokowi sebesar 17.612.

Pada segmen tiga, beberapa topik dari Prabowo yang menarik perhatian netizen adalah Indonesia Disegani, Rakyat Makmur, Keutuhan Wilayah, 1000 Kawan 1 lawan dan Ilegal Human Traffic.

Beberapa topik yang menarik dari Jokowi adalah Berwibawa dan Disegani, Poros Maritim, UU Perlindungan TKI dan 3 Strategi Diplomasi.

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 7.733 dan Jokowi sebesar 23.975. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.612 dan Jokowi 19.084.

Pada segmen empat, beberapa topik menarik tentang Prabowo adalah Kekayaan Alam, Kemiskinan, Perdamaian dan Good Neighbour Policy sementara beberapa topik dari Jokowi adalah Bisa Tegas, Buat Rame, Pimpinan Nasional dan Ambil Resiko.

Jumlah percakapan tentang Prabowo sebesar 9.450 dan Jokowi sebesar 23.135. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.986 dan Jokowi sebesar 18.785.

Pada segmen Lima, beberapa topik dari Prabowo adalah Kemakmuran, Pertahanan Terbaik, Tank Leopard dan panser Anoa.

Beberapa topik dari Jokowi adalah Laut Cina Selatan, Drone, Satelit, Strategi Diplomasi dan Indosat. Total percakapan tentang Prabowo sebesar 8.168 dan Jokowi sebesar 24.337 Net Sentimen Prabowo sebesar 3.722 dan Jokowi sebesar 18.965

Pada segmen Enam, beberapa topik dari Prabowo adalah Berdiri di atas kaki sendiri, Tutup Kebocoran dan pendidikan. Sementara topik dari Jokowi adalah Pertumbuhan di Atas 7%, Salam 2 Jari, Dihormati dan Poros Maritim .

Jumlah percakapan tentang Prabowo sebesar 11.711 dan Jokowi sebesar 28.347. Net Sentimen Prabowo sebesar 4.415 dan Jokowi sebesar 19.777. [R-14/L-8]

'Bocor' Prabowo

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 5.320 percakapan dan  Jokowi sebesar 21.291 percakapan.  Net sentimen (margin percakapan positif dan negatif) Prabowo sebesar 3.512 dan Jokowi sebesar 18.197

Sedangkan pada segmen kedua, topik menarik dari Prabowo yaitu bocor, kekayaan nasional dan cermin politik dalam negeri. Topik dari Jokowi yaitu drone, pertahanan cyber dan hybrid serta kekayaan maritim.

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 4.387 dan Jokowi sebesar 19.418. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.386 dan Jokowi sebesar 17.612.

Pada segmen tiga, topik dari Prabowo yang menarik yaitu Indonesia disegani, rakyat makmur, keutuhan wilayah, 1000 kawan 1 lawan dan ilegal human trafficking. Sedangkan topik yang menarik dari Jokowi adalah berwibawa dan disegani, poros maritim, UU Perlindungan TKI dan 3 strategi diplomasi.

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 7.733 dan Jokowi sebesar 23.975. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.612 dan Jokowi 19.084.

Pada segmen empat, topik menarik Prabowo yaitu kekayaan alam, kemiskinan, perdamaian dan good neighbour policy, sementara topik menarik dari Jokowi yaitu bisa tegas, buat rame, pimpinan nasional dan ambil Risiko.

Jumlah percakapan tentang Prabowo sebesar 9.450 dan Jokowi sebesar 23.135. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.986 dan Jokowi sebesar 18.785.


Indosat dan Tank Leopard

Pada segmen Lima, beberapa topik dari Prabowo adalah Kemakmuran, Pertahanan Terbaik, Tank Leopard dan panser Anoa. Beberapa topik dari Jokowi adalah Laut Cina Selatan, drone, satelit, strategi diplomasi dan Indosat.

Total percakapan tentang Prabowo sebesar 8.168 dan Jokowi sebesar 24.337. Net Sentimen Prabowo sebesar 3.722 dan Jokowi sebesar 18.965.

Pada segmen Enam, beberapa topik dari Prabowo adalah Berdiri di atas kaki sendiri, Tutup Kebocoran dan pendidikan. Sementara topik dari Jokowi adalah pertumbuhan di atas 7%, salam 2 jari, dihormati dan poros maritim .

Jumlah percakapan tentang Prabowo sebesar 11.711 dan Jokowi sebesar 28.347. Net Sentimen Prabowo sebesar 4.415 dan Jokowi sebesar 19.777.

Secara keseluruhan debat dari enam segmen, total percakapan tentang Prabowo sebesar 46.769 dan Jokowi sebesar 140.503.

Net Sentimen Prabowo sebesar 22.633 dan Jokowi sebesar 112.420. Pengguna internet lebih mendukung Jokowi daripada Prabowo pada semua segmen pada debat ketiga itu.

Sumber :
http://www.suarapembaruan.com/pemilu-2014/debat-ketiga-lagi-lagi-jokowi-meraih-hati-netizen/58062
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/515102--bocor--prabowo-dan--buat-rame--jokowi-tarik-perhatian-di-sosial-mediahttp://teknologi.news.viva.co.id/news/read/515102--bocor--prabowo-dan--buat-rame--jokowi-tarik-perhatian-di-sosial-media

Read More

Ekonom : Visi dan Misi Jokowi-JK Banyak Fakta, Prabowo-Hatta Banyak Slogan

Ekonom dari Universitas Padjajaran, Bandung, Kodrat Wibowo, menilai visi dan misi ekonomi pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) lebih banyak berbicara fakta daripada slogan semata. Sementara visi dan misi ekonomi pasangan Prabowo - Hatta lebih banyak berbicara slogan dibandingkan fakta.

Hal itu dikatakan Kodrat dalam diskusi media dengan tema,"Substansi Debat Capres Soal Ekonomi : Fakta atau Slogan ?" di Jakarta, Minggu (22/6).

"Saya harus jujur mengatakan visi-misi Jokowi-JK jauh lebih bagus karena berbicara fakta dibanding visi dan misi Prabowo-Hatta," kata Kodrat.

Tampil sebagai pembicara lain dalam acara itu adalah tim sukses Jokowi-JK, Imam Sugema; dan tim sukses Prabowo - Hatta, Amir Sugondo.

Menurut Kodrat, program Jokowi-JK yang memprioritaskan pendidikan sumber daya manusia sungguh bagus. Pasalnya, masalah utama Indonesia saat ini kualitas tenaga kerja Indonesia sangat rendah.

"Kalau Anda ke Bandung, bertemu lima orang di sana, pasti tiga orang diantara lima orang itu tak lulus SMP. Ini memprihatinkan," kata dia.

Karena masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, maka jangan heran perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memberlakukan sistem kerja outsourcing.

Dalam diskusi itu, tim sukses kedua pasangan Capres/ Wapres mengatakan, kalau jagoan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, mereka akan membangun industri mobil nasional. "Pak Jokowi sudah memulainya dari Solo dengan mendukung mobil ESEMKA. Kalau beliau terpilih jadi Presiden RI beliau pasti akan membesarkan industri mobil ESEMKA," kata Imam.

Senada Amir Sugondo menegaskan, Prabowo - Hatta sudah komit akan membangun industri mobil nasional. "Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuh persen bahkan lebih, maka pembangunan industri penting, termasuk industri mobil nasional," kata dia.

Sumber : http://www.beritasatu.com/politik/191855-ekonom-visi-dan-misi-jokowijk-banyak-fakta-prabowohatta-banyak-slogan.html

Read More